Industri jalan tol bisa menjadi salah satu alternatif perluasan lapangan kerja di Indonesia, jika dikelola dengan baik. Untuk itu, pemerintah harus mampu menghilangkan kesan, bahwa pembangunan jalan tol hanya untuk kepentingan investor dan kelompok tertentu saja. Dengan demikian, resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol dapat berkurang. Demikian dikatakan Analis Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijawarno, ketika dihubungi,Jumat.
Menurutnya, pembangunan jalan tol memang membawa dua dampak yakni keuntungan dan kerugian. Dampak keuntungnnya adalah terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat sementara dampak kerugiannya adalah warga masyarakat di sepanjang jalan tol terancam kehidupanya karena tidak bisa berharap banyak dari penjualan barang dan jasa. “Oleh karenanya, tinggal bagaimana masyarakat kecil tersebut bisa diperhatikan pemerintah,” tegasnya.
Persoalan yang paling mengemuka dalam pembangunan jalan tol saat ini kata Djoko, adalah soal pembebasan lahan atau tanah. Meski pembangunan jalan tol peruntukannya untuk kepentingan umum, namun masih banyak rakyat yang tidak mau melepas tanahnya untuk kepentingan tersebut.
“Biasanya ini berkaitan dengan kepentingan dan motif ekonomi saja. Jika pembebasan lahan dan penetapan harga sesuai dengan UU, ditambah tim pembebasan lahan tol yang akomodatif saya rasa persoalan ini bisa teratasi,” ujar Djoko Setijawarno.
Lebih jauh menurut Djoko, mengingat industri jalan tol Jalan tol merupakan salah satu aset produktif yang cukup vital, pengelolaannya perlu melibatkan masyarakat luas, khususnya rakyat yang telah mengorbankan tanahnya untuk kepentingan umum tersebut. “Misalkan, di sepanjang jalan tol yang ada sekarang kita belum melihat adanya suatu kawasan yang dijadikan sebagai sentra bisnis bagi rakyat kecil,” ujarnya.
Saat ini kata Djoko, Yang terlihat perusahaan milik pengusaha raksasa, menegah dan asing. Alangkah baiknya jika pemerintah mau menyisihkan sebagian areal di sekitar jalan tol itu sebagai tempat pengembangan usaha kecil dan mikro. Mereka bisa mendirikan home industri, yang hasilnya ditampung oleh industri besar di kawasan tersebut.
Sebenarnya kata Djoko, jika pemerintah dan pengelola jalan tol mau, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, maupun masyarakat di sekitar jalan tol. “Masih banyak ruang kosong di bawah jalan tol yang belum dimanfaatkan. Kalau saja lokasi itu bisa dioptimalkan, tentu akan sangat bermanfaat bagi warga yang tergusur dan sekaligus nyaman untuk dipandang,” paparnya.
Terlepas dari itu semua, Djoko minta dua hal pada pemerintah sehubungan dengan pembangunan jalan tol, pertama, pembangunan jalan tol tidak menggunakan lahan pertanian begitu banyak karena sektor pertanian merupakan penopang ekonomi kita dan kedua, pemerintah kembali menengok pemakaian kereta api sebagai alat transportasi masal yang tepat guna.(*z/edy)
http://matanews.com/2009/08/12/manfaat-ganda-jalan-tol/
Showing posts with label Potensi Jalan Tol dan Bisnis. Show all posts
Showing posts with label Potensi Jalan Tol dan Bisnis. Show all posts
Wednesday, November 3, 2010
Jalan Tol Menjadi Arena Aktivitas Bisnis
Selain mempersingkat waktu tempuh, jalan tol juga menjadi arena aktivitas bisnis yang berdampak pada pembangunan ekonomi baik secara makro maupun secara mikro. Walau masih menyisahkan banyak persoalan, jalan tol tetap merupakan salah satu industri yang diminati investor.
Seperti diketahui bahwa industri jalan tol membutuhkan strategi pembangunan yang jitu agar proyeknya tidak rugi. Oleh karena itu dibutuhkan dana yang besar, tenaga dan investasi yang besar juga. Namun, belakangan keberadaan industri ini, mulai dihadapkan pada pelayanan yang dinalai masih rendah. Buntutnya operator jalan tol di seluruh Indonesia, yakni PT Jasa Marga seringkali dikritik oleh masyarakat.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang dihubungi di Jakarta, Rabu, Mengatakan, YLKI tidak bosan-bosannya mendesak pemerintah untuk menekan PT Jasa Marga agar memperhatikan soal pelayanan agar lebih ditingkatkan.
Karena menurut Tulus, sebagai pengguna jalan tol, warga masyarakat punya hak-hak yang harus dihormati. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebut beberapa hak konsumen, yakni: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.
Sementara itu operator jalan tol kata Tulus, memiliki kewajiban Standar pelayanan seperti, Kondisi jalan tol, Kecepatan tempuh rata-rata, Aksessibilitas, Mobilitas, Keselamatan, dan Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.
Oleh karenanya kata Tulus, operator jalan tol harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan menyadari betul bahwa sumber pendapatan adalah pemakai jalan. Pelayanan yang buruk berakibat pada minat pemakai jalan untuk menggunakan jalan tol. Atas dasar itu, betapa pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan pengguna jalan tol.
Tulus juga meminta DPR sebagai pembuat UU, melakukan revisi atas Undang-Undang nomer 38 tahun 2004 tentang kenaikan tarif tol. Hal itu dilakukan untuk membuat pengelolaan jalan tol lebih transparan dan bisa menjadi alat untuk melayani masyarakat.
Dampak Ekonomi
Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian, yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian.
Menurut Ekonom Nawir Messie, pembangunan jalan tol membutuhkan dana yang cukup besar. Tapi demi tercapainya pembanguanan yang strategis dan terstruktur, pemerintah harus bisa mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia dalam hal pemerataan pembangunan.
Nawier menambahkan pembangunan jalan tol didaerah perkotaan besar dan sekitarnya memang berpengaruh terhadap industri yang banyak berada di sekitar daerah perkotaan. Fungsi jalan tol adalah menghubungkan pusat produksi dengan pasar gobal, oleh karena itu untuk memudahkan aktifitas bisnis jalan tol menjadi alernatif untuk mempercepat arus keluar masuk barang
tetapi dalam hal ini Nawier mengkritik program pemerintah yang lebih fokus membangun jalan tol di daerah perkotaan, tanpa memperhatikan kondisi jalan-jalan di pedesaan yang sebenarnya sangat membantu masyarakat yang rata-rata miskin dalam meningkatkan aktifitas ekonomi mereka. sehingga dalam hal ini kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan sangatlah terasa.
“Pemerintah harus segera memperbaiki kondisi jalan antar desa di seluruh Indonesia” tegasnya. Alasannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pro rakyat haruslah dimuali dari pedesaan.
Sementara Pengamat Kebijakan Publik Faisal Baasir mengatakan, melihat kondisi saat ini, potensi industri jalan tol masih menjanjikan untuk lebih dikembangkan, sesuai dengan perkembangan tingkat perekonomian bagsa Indonesia saat ini.
Menurutnya, PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol awal di Indonesia, telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan jalan tol di negeri ini. Oleh karena itu, Faisal meminta setiap proyek pembangunan jalan tol yang dicanangkan harus benar-benar bertujuan untuk kepentingan umum.
Untuk itu kata Faisal, dalam beberapa hal kinerja PT Jasa Marga dan pengelola swasta lainnya, yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proyek jalan tol masih dituntut kemaksimalannya dalam mengelola jalan tol. “Hal ini kita bisa saksikan jalan tol yang masih berlubang, kemacetan di jalan tol, dan adanya pungutan liar (pungli) di jalan tol”ungkapnya
Sedangkan Analis Ekonomi UI Avilliani mengatakan, pembangunan infrastruktur melalui industri jalan tol akan berdampak pada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu menurutnya sebelum satu daerah berkeinginan membangun jalan tol maka yang paling penting adalah aktivitas ekonomi di daerah tersebut harus bisa memberikan kontribusi terhadap proyek jalan tol agar tidak rugi.
Dampak dari pembangunan jalan tol kata Aviliani, adalah semakin mudaknya akses tranportasi antar daerah, sehingga aktifitas bisnis berjalan dengan lancar. Tapi yang tentunya menggembirakan bahwa bagaimana bangsa ini bisa membangun proyek infrastuktur berskala besar di saat ekonomi lagi terpuruk.Oleh karena itu dibutuhkan disiplin, ketekunan dan kerja keras dari seluruh komponen bangsa.
Ditambahkannya bahwa apabila badan yang mengelola jalan tol kinerjanya bagus dan transparan, maka arus investasi di industri tol ini bisa berkembang. Dengan masuknya investasi asing ke industri jalan tol tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi.(*z/edy)
http://matanews.com/2009/07/29/industri-jalan-tol-dibutuhkan-dan-dikritisi/
Seperti diketahui bahwa industri jalan tol membutuhkan strategi pembangunan yang jitu agar proyeknya tidak rugi. Oleh karena itu dibutuhkan dana yang besar, tenaga dan investasi yang besar juga. Namun, belakangan keberadaan industri ini, mulai dihadapkan pada pelayanan yang dinalai masih rendah. Buntutnya operator jalan tol di seluruh Indonesia, yakni PT Jasa Marga seringkali dikritik oleh masyarakat.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang dihubungi di Jakarta, Rabu, Mengatakan, YLKI tidak bosan-bosannya mendesak pemerintah untuk menekan PT Jasa Marga agar memperhatikan soal pelayanan agar lebih ditingkatkan.
Karena menurut Tulus, sebagai pengguna jalan tol, warga masyarakat punya hak-hak yang harus dihormati. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebut beberapa hak konsumen, yakni: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.
Sementara itu operator jalan tol kata Tulus, memiliki kewajiban Standar pelayanan seperti, Kondisi jalan tol, Kecepatan tempuh rata-rata, Aksessibilitas, Mobilitas, Keselamatan, dan Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.
Oleh karenanya kata Tulus, operator jalan tol harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan menyadari betul bahwa sumber pendapatan adalah pemakai jalan. Pelayanan yang buruk berakibat pada minat pemakai jalan untuk menggunakan jalan tol. Atas dasar itu, betapa pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan pengguna jalan tol.
Tulus juga meminta DPR sebagai pembuat UU, melakukan revisi atas Undang-Undang nomer 38 tahun 2004 tentang kenaikan tarif tol. Hal itu dilakukan untuk membuat pengelolaan jalan tol lebih transparan dan bisa menjadi alat untuk melayani masyarakat.
Dampak Ekonomi
Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian, yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian.
Menurut Ekonom Nawir Messie, pembangunan jalan tol membutuhkan dana yang cukup besar. Tapi demi tercapainya pembanguanan yang strategis dan terstruktur, pemerintah harus bisa mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia dalam hal pemerataan pembangunan.
Nawier menambahkan pembangunan jalan tol didaerah perkotaan besar dan sekitarnya memang berpengaruh terhadap industri yang banyak berada di sekitar daerah perkotaan. Fungsi jalan tol adalah menghubungkan pusat produksi dengan pasar gobal, oleh karena itu untuk memudahkan aktifitas bisnis jalan tol menjadi alernatif untuk mempercepat arus keluar masuk barang
tetapi dalam hal ini Nawier mengkritik program pemerintah yang lebih fokus membangun jalan tol di daerah perkotaan, tanpa memperhatikan kondisi jalan-jalan di pedesaan yang sebenarnya sangat membantu masyarakat yang rata-rata miskin dalam meningkatkan aktifitas ekonomi mereka. sehingga dalam hal ini kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan sangatlah terasa.
“Pemerintah harus segera memperbaiki kondisi jalan antar desa di seluruh Indonesia” tegasnya. Alasannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pro rakyat haruslah dimuali dari pedesaan.
Sementara Pengamat Kebijakan Publik Faisal Baasir mengatakan, melihat kondisi saat ini, potensi industri jalan tol masih menjanjikan untuk lebih dikembangkan, sesuai dengan perkembangan tingkat perekonomian bagsa Indonesia saat ini.
Menurutnya, PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol awal di Indonesia, telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan jalan tol di negeri ini. Oleh karena itu, Faisal meminta setiap proyek pembangunan jalan tol yang dicanangkan harus benar-benar bertujuan untuk kepentingan umum.
Untuk itu kata Faisal, dalam beberapa hal kinerja PT Jasa Marga dan pengelola swasta lainnya, yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proyek jalan tol masih dituntut kemaksimalannya dalam mengelola jalan tol. “Hal ini kita bisa saksikan jalan tol yang masih berlubang, kemacetan di jalan tol, dan adanya pungutan liar (pungli) di jalan tol”ungkapnya
Sedangkan Analis Ekonomi UI Avilliani mengatakan, pembangunan infrastruktur melalui industri jalan tol akan berdampak pada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu menurutnya sebelum satu daerah berkeinginan membangun jalan tol maka yang paling penting adalah aktivitas ekonomi di daerah tersebut harus bisa memberikan kontribusi terhadap proyek jalan tol agar tidak rugi.
Dampak dari pembangunan jalan tol kata Aviliani, adalah semakin mudaknya akses tranportasi antar daerah, sehingga aktifitas bisnis berjalan dengan lancar. Tapi yang tentunya menggembirakan bahwa bagaimana bangsa ini bisa membangun proyek infrastuktur berskala besar di saat ekonomi lagi terpuruk.Oleh karena itu dibutuhkan disiplin, ketekunan dan kerja keras dari seluruh komponen bangsa.
Ditambahkannya bahwa apabila badan yang mengelola jalan tol kinerjanya bagus dan transparan, maka arus investasi di industri tol ini bisa berkembang. Dengan masuknya investasi asing ke industri jalan tol tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi.(*z/edy)
http://matanews.com/2009/07/29/industri-jalan-tol-dibutuhkan-dan-dikritisi/
Tol Baru Picu Investasi
Beroperasinya ruas-ruas tol baru seperti halnya jalan tol Lingkar Barat W-1 yang menghubungkan Interchange Penjaringan, Jakarta Utara – Interchange Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dapat memicu pertumbuhan investasi asing di berbagai bidang, termasuk investasi jalan tol.
Hal tersebut ditegaskan ahli infrastruktur dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof. Dr. Mudrajat Kuncoro, saat dihubungi di Yogyakarta, Kamis (18/2).
“Dari dulu saya dukung pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta, maupun jalan tol di daerah lainnya. Selain untuk memperlancar akses tranportasi, jalan tol dalam kota juga berfungsi untuk mengatasi problem kemacetan di Ibukota,” ujar Kuncoro.
Mudrajat menambahkan selain memperlancar akses transportasi dan mengatasi kemacetan, pembangunan jala tol juga diharapkan bisa menarik investasi asing.
Ia menyebutkan, wilayah Indonesia yang begitu luas, hingga saat ini belum semuanya terhubung oleh jalan tol. “Ini (jalan tol) sangatlah menarik bagi investor asing untuk berinvestasi di industri jalan tol. Apalagi kalau pemerintah menciptakan iklim investasi yang baik, seperti kemudahan pembebasan lahan,” jelasnya.
Mudrajat menyebutkan, salah satu proyek jalan tol yang perlu segera direalisasikan adalah ruas Semarang-Solo-Yogyakarta. soalnya, arus kendaraan di ruas ini semakin ramai dan bahkan sudah menimbulkan kemacetan yang panjang. “Jadi kalau ruas ini dibangun jalan tol maka prospek investasinya sangat bagus,” urai Mudrajat.
Selain itu kata Mudrajat pembangunan jalan tol Semarang-Solo-Jogjakarta juga adalah untuk menyeimbangkan pembangunan jalan tol agar tidak dititikberatkan di Jakarta dan sekitarnya.
JORR
Jalan Tol Lingkar Barat Satu (JLB) W-1 Kebun Jeruk-Penjaringan yang merupakan bagian tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) direncanakan beroperasi pada Senin (22/2) mendatang, dan ditargetkan mampu memangkas kemacetan di pintu tol Tomang-Tangerang hingga 30 persen.
Dengan adanya tol ini pengguna truk atau kendaraan lainnya tidak harus melewati Tomang untuk ke Tanjung Priok namun bisa melewati Penjaringan-Ancol dan Tanjung Priok maupun sebaliknya.
Jalan tol ini dibagaun oleh PT Jalan Lingkar Barat (JLB) W Satu dan ditargetkan bisa memangkas kemacetan pintu tol Tomang-Tangerang, Jakarta Barat hingga 30%. Dengan adanya tol ini pengguna truk atau kendaraan lainnya tidak harus melewati Tomang untuk ke Tanjung Priok namun bisa melewati Penjaringan-Ancol dan Tanjung Priok maupun sebaliknya.
Jalan tol sepanjang 9,7 KM ini yang dibangun PT Jalan Lingkar Barat W Satu ini, dilengkapi sebanyak 6 pintu masuk dan juga dilengkapi 29 gardu dari arah Kebon Jeruk-Penjaringan atau sebaliknya dengan memakai sistem tol terbuka.(*edy/bo)
http://matanews.com/2010/02/18/tol-baru-picu-investasi/
Hal tersebut ditegaskan ahli infrastruktur dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof. Dr. Mudrajat Kuncoro, saat dihubungi di Yogyakarta, Kamis (18/2).
“Dari dulu saya dukung pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta, maupun jalan tol di daerah lainnya. Selain untuk memperlancar akses tranportasi, jalan tol dalam kota juga berfungsi untuk mengatasi problem kemacetan di Ibukota,” ujar Kuncoro.
Mudrajat menambahkan selain memperlancar akses transportasi dan mengatasi kemacetan, pembangunan jala tol juga diharapkan bisa menarik investasi asing.
Ia menyebutkan, wilayah Indonesia yang begitu luas, hingga saat ini belum semuanya terhubung oleh jalan tol. “Ini (jalan tol) sangatlah menarik bagi investor asing untuk berinvestasi di industri jalan tol. Apalagi kalau pemerintah menciptakan iklim investasi yang baik, seperti kemudahan pembebasan lahan,” jelasnya.
Mudrajat menyebutkan, salah satu proyek jalan tol yang perlu segera direalisasikan adalah ruas Semarang-Solo-Yogyakarta. soalnya, arus kendaraan di ruas ini semakin ramai dan bahkan sudah menimbulkan kemacetan yang panjang. “Jadi kalau ruas ini dibangun jalan tol maka prospek investasinya sangat bagus,” urai Mudrajat.
Selain itu kata Mudrajat pembangunan jalan tol Semarang-Solo-Jogjakarta juga adalah untuk menyeimbangkan pembangunan jalan tol agar tidak dititikberatkan di Jakarta dan sekitarnya.
JORR
Jalan Tol Lingkar Barat Satu (JLB) W-1 Kebun Jeruk-Penjaringan yang merupakan bagian tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) direncanakan beroperasi pada Senin (22/2) mendatang, dan ditargetkan mampu memangkas kemacetan di pintu tol Tomang-Tangerang hingga 30 persen.
Dengan adanya tol ini pengguna truk atau kendaraan lainnya tidak harus melewati Tomang untuk ke Tanjung Priok namun bisa melewati Penjaringan-Ancol dan Tanjung Priok maupun sebaliknya.
Jalan tol ini dibagaun oleh PT Jalan Lingkar Barat (JLB) W Satu dan ditargetkan bisa memangkas kemacetan pintu tol Tomang-Tangerang, Jakarta Barat hingga 30%. Dengan adanya tol ini pengguna truk atau kendaraan lainnya tidak harus melewati Tomang untuk ke Tanjung Priok namun bisa melewati Penjaringan-Ancol dan Tanjung Priok maupun sebaliknya.
Jalan tol sepanjang 9,7 KM ini yang dibangun PT Jalan Lingkar Barat W Satu ini, dilengkapi sebanyak 6 pintu masuk dan juga dilengkapi 29 gardu dari arah Kebon Jeruk-Penjaringan atau sebaliknya dengan memakai sistem tol terbuka.(*edy/bo)
http://matanews.com/2010/02/18/tol-baru-picu-investasi/
Subscribe to:
Posts (Atom)